Uni Eropa (EU) mengkaitkan isu lingkungan untuk menghentikan penggunaan minyak sawit dalam program biodiesel (RED II) EU. Produksi sawit yang dituduh menggunakan lahan eks hutan dan gambut meningkatkan emisi gas-gas rumah kaca seperti gas karbon, gas nitrit, dan gas metan. Tuduhan emisi tersebut sangat diskriminasi karena hanya ditujukan ke sawit dan tidak berlaku pada minyak kedelai, minyak rapeseed dan minyak bunga matahari.

Jika EU menggunakan tuduhan masalah lingkungan tersebut untuk memboikot sawit ke pasar EU, Indonesia juga sudah saatnya menggunakan masalah lingkungan dari EU untuk “memboikot” produk produk EU.

Sebagaimana  laporan International Energy Agency (2017) maupun para peneliti  seperti Oliver,et.al.(2017)  Trends in Global CO2 and Total Greenhouse Gas Emission, dari PBL Netherlands Environmental Asessment Agency,  mengungkapkan bahwa : Pertama, Total emisi EU tahun 2016 mencapai 4.43 Giga ton CO2 eq, sementara emisi total Indonesia hanya 0.92 Giga ton CO2 eq. Hal ini berarti emisi EU hampir 500 persen lebih tinggi dari emisi Indonesia. Kedua, Emisi per orang penduduk EU mencapai 6.75 ton CO2 eq/tahun, sementara emisi per orang penduduk Indonesia hanya 2.03 ton CO2 eq atau emisi per orang masyarakat EU lebih 300 persen  diatas emisi per orang Indonesia. Ketiga, Emisi gas buatan (gas halogen, F) yang paling berbahaya dan menyebabkan kerusakan lapisan Ozon atmosfir bumi. Emisi gas halogen EU mencapai 196 juta ton CO2 eq, sementara Indonesia hanya kurang dari satu juta ton.

Emisi EU tersebut selain mengotori atmosfir bumi, juga merusak lapisan Ozon di atmosfir bumi, menyebabkan pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim global (global climate change).  Dengan perbandingan emisi tersebut sangat jelas bahwa EU 500 persen lebih “kotor” dan “perusak” lingkungan, dibandingkan Indonesia.

Dengan prinsip bahwa lingkungan adalah bersifat tak terpisahkan (indevisiable principles) maka, setiap produk apapun  yang dihasilkan EU adalah produk yang lebih “kotor” dan “perusak” lingkungan global, dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan Indonesia.

Sebagaimana EU menggunakan konsep pengkaitan deforestasi  dengan impor minyak nabati (embodied deforestation) di EU, maka agar perdagangan berkeadilan (fairness trade) Indonesia  perlu mengadopsi pengkaitan emisi dengan impor produk dari EU (embodied GHG emission). Sama seperti EU menerapkan pajak lingkungan (pigouvian tax) berupa tarif impor maupun non tarif untuk minyak sawit, cara yang sama  Indonesia juga berhak menerapkan pigouvian tax untuk seluruh produk-produk EU.

Cara retalisasi dengan prinsip yang sama tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan adil WTO. Bahkan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, mewajibkan pemerintah melakukan kebijakan perlindungan perdagangan termasuk retaliasi, jika Kebijakan negara lain merugikan produk Indonesia. Untuk ini, DPR RI perlu meminta pemerintah untuk segera mengadopsi prinsip embodied GH emission melawan kebijakan EU yang mendiskriminasi sawit Indonesia.

877 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *