Sesuai amanat Undang – Undang Perkebunan No.39 Tahun 2014, perusahaan perkebunan diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen dari luas area perkebunannya. Namun dalam perkembangannya terjadi multitafsir diantara kementerian terkait dalam perhitungan besaran 20 persen yang dimaksud. Kementerian Pertanian melakukan perhitungan besaran 20 persen berdasarkan luas area sesuai IUP atau IUP-B, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang menghitungnya berdasarkan luas HGU. Sementara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan dasar perhitungan 20 persen dari pelepasan kawasan hutan. Multitafsir ini membuat perusahaan perkebunan di Indonesia kebingungan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian-kementerian tersebut.

Berdasarkan pasal 59 UU Perkebunan, ketentuan lebih lanjut tentang penerapan kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum dikeluarkan pemerintah padahal hal ini dibutuhkan untuk memperjelas teknis pelaksanaan kewajiban perusahaan ini di lapangan. Joko Supriyono selaku Ketua Umum GAPKI, menyarankan kewajiban fasilitasi pembangunan kebun rakyat ini dapat dilakukan perusahaan dengan 3 cara yaitu : 1) pembangunan kebun baru (jika lahan tersedia); 2) peremajaan kebun swadaya; 3) klasterisasi kebun swadaya (jika lahan tersedia). Kemudian bagi perusahaan yang tidak memiliki lahan yang tersedia diberikan opsi solusi antara lain : 1) membina kebun swadaya dalam bentuk klasterisasi minimal 20 persen dari IUP/HGU dan komoditasnya sama dengan perusahaan; 2) apabila kebun di sekitarnya tidak sama dengan perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan klasterisasi kebun swadaya yang komoditasnya tidak sama asalkan termasuk komoditas strategis (sawit, kakao, kelapa, karet, kopi, tebu) minimal 20 persen dari IUP; 3) Apabila kedua alternatif tersebut tidak dapat dilakukan, maka perusahaan harus merelakan fasilitasi pembangunan kebun rakyat minimal 20 persen diambil dari HGU.

Klasterisasi kebun swadaya yang dimaksud pada opsi solusi tersebut dapat dilakukan perusahaan dengan cara sebagai berikut :

  1. Rayonisasi pembinaan kebun swadaya eksisting yang dilakukan perusahaan berdasarkan kerja sama kemitraan jangka panjang dengan kelompok/koperasi dan diketahui Bupati setempat
  2. Perusahaan memfasilitasi petani berupa kredit bibit untuk penanaman baru atau replanting, kredit pupuk dan pestisida, kredit perbaikan jalan dan lain sebagainya.
  3. Perusahaan menampung dan membeli TBS petani dengan harga sesuai ketetapan Tim Provinsi setempat.
  4. Perusahaan memfasilitasi petani untuk mendapatkan sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit yaitu ISPO atau RSPO.

Opsi solusi ini dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan Peraturan Pemerintah terkait kewajiban memfasilitasi kebun masyarakat ini. Opsi solusi ini telah mengakomodasi kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat tanpa mempersulit perusahaan perkebunan melakukan aktivitas ekonominya di Indonesia. Selain itu, kewajiban memfasilitasi kebun rakyat tanpa perluasan kebun sawit akan sejalan dengan Inpres No.8/2018 dan tuntutan pembangunan ke depan yang menekankan pada peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat.

2,547 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *