RSPO pada akhir tahun 2018 menetapkan prinsip dan kriteria terbaru yang akan digunakan untuk sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit. Prinsip dan kriteria terbaru ini berfokus pada tujuan menghentikan deforestasi dan melindungi lahan gambut. Prinsip dan Kriteria (P&C) ini telah disepakati ole seluruh anggota RSPO pada Konferensi Tahunan ke -16 RSPO untuk menggantikan  standar sebelumnya yang disahkan pada tahun 2013. Dengan disepakatinya standar terbaru ini, RSPO melarang penanaman kelapa sawit baru di lahan gambut mulai November 2018.

Standar baru yang ditetapkan RSPO ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu bolehnya memanfaatkan lahan gambut dengan fungsi budidaya untuk perkebunan kelapa sawit sesuai dengan PP No.57/2016. Berdasarkan peraturan tersebut, ekosistem gambut di Indonesia dibagi menjadi dua fungsi yaitu fungsi lindung dan fungsi budidaya. Adanya pembagian fungsi ekosistem gambut menjadi fungsi budidaya menunjukkan bahwa budidaya kelapa sawit di lahan gambut Indonesia tidak dilarang secara mutlak. Dan untuk memastikan kelestarian ekosistem gambut Indonesia tetap terjaga, Indonesia  menetapkan adanya batas minimal fungsi lindung KHG sebesar 30 persen dari total lahan gambut yang tersebar di 19 provinsi seluruh Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit juga telah terbukti dapat dilakukan secara berkelanjutan di lahan gambut seperti kesuksesan budidaya yang dilakukan di kebun sawit gambut Negeri Lama, Sumatera Utara sejak tahun 1927. Kesuksesan budidaya kelapa sawit ini tercermin dari peningkatan produktivitas pada setiap generasinya yaitu 17 ton TBS/hektar/tahun pada generasi I, 19,7 ton TBS/hektar/tahun pada generasi II, dan 23,9 ton TBS/hektar/tahun pada generasi III. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) juga telah memiliki standar teknik budidaya kelapa sawit di lahan gambut baik berupa pengolahan lahan gambut hingga jumlah dan jenis pupuk yang dibutuhkan kebun sawit gambut. Oleh sebab itu, pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit tidak dapat dikatakan sebagai perusakan lingkungan, namun hal itu hanya sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomis lahan gambut secara berkelanjutan.

Di sisi lain, tatakelola perkebunan kelapa sawit Indonesia saat ini sedang dibenahi dengan adanya Inpres No.8/2018. Melalui Inpres ini juga ditekankan bahwa pengembangan perkelapasawitan di Indonesia berfokus pada upaya peningkatan produktivitas tanpa memperluas area perkebunan kelapa sawit. Namun tantangan di masa depan berupa peningkatan kebutuhan minyak sawit harus tetap dapat dipenuhi melalui upaya peningkatan produktivitas tersebut, atau jika diperlukan dapat dilakukan dengan perluasan kebun kelapa sawit baik di lahan mineral dan juga lahan gambut dengan fungsi budidaya. Indonesia sebagai negara yang berdaulat harus mampu mengelola lahan gambut yang dimilikinya tanpa terpengaruh intervensi pihak – pihak yang berusaha menghambat perkembangan industri sawit sebagai industri strategis Indonesia.

      Dengan keberadaan standar baru RSPO ini, seolah – olah RSPO menganggap bahwa pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit mutlak sebagai sebuah kesalahan sehingga harus dilarang. Padahal faktanya pemanfaatan lahan gambut untuk pertanian banyak dilakukan di berbagai negara. Bahkan pemanfaatan lahan gambut lebih parah lagi di Eropa, sekitar 10,73 juta hektar lahan gambut Uni Eropa hilang karena dijadikan sebagai bahan bakar. Dengan demikian, standar baru RSPO ini semakin menunjukkan adanya diskriminasi terhadap kelapa sawit yang berkembang pesat di Indonesia.

2,807 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *