Presiden Jokowi sudah pasang badan membela sawit Indonesia. Dalam setiap kunjungan kenegaraan dan forum-forum Internasional, Presiden Jokowi selalu mempromosikan sawit Indonesia. Dan tak jarang Presiden langsung meminta agar sawit Indonesia jangan di dzolimi dan di diskriminasi di berbagai negara. Pasang badan dan lobby Presiden tersebut bukan tanpa alasan karena industri sawit merupakan industri strategis nasional bukan hanya penghasil devisa terbesar saat ini tetapi juga manfaat ekonominya di dalam negeri.

    Signal membela sawit yang ditunjukkan Presiden tersebut, seharusnya menjadi Instruksi kepada seluruh Kementerian terkait untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan kebun sawit. Kementerian merupakan alat pemerintah untuk menghadirkan negara dalam seluruh aspek/sektor pembangunan termasuk kebun sawit.

    Sejauh ini kehadiran negara dalam menyelesaikan berbagai masalah kebijakan terkait kebun sawit masih jalan di tempat. Masalah tata ruang, pertanahan, perijinan dan lain-lain khususnya kebun sawit rakyat masih menjadi masalah yang memasung kebun sawit.  Alih-alih menyelesaikan masalah tersebut, malah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan lantang menyebut jutaan hektar kebun sawit di dalam kawasan hutan.  Bahkan Kementerian tersebut sedang menggodok suatu Inpres yang memoratorium sawit dan mengevaluasi kembali seluruh perijinan usaha perkebunan sawit dan pelepasan kawasan yang terjadi selama ini. Tampaknya Kementerian tersebut belum paham membaca “pasang badan” yang diperlihatkan Presiden terhadap sawit. Juga mungkin lupa bahwa kehadiran Kementerian tersebut adalah untuk menjadi solusi bagi pembangunan dan bukan menjadi destroyer pembangunan.

    Akibat belum tuntasnya masalah tata ruang, pertanahan dan perijinan, banyak agenda pembangunan termasuk agenda pemerintah jadi terbengkalai.  Rencana replanting sawit rakyat terganjal oleh ketiadaan sertifikat lahan petani. Padahal sekitar 20 ribu hektar sawit rakyat sudah siap untuk direplanting. Tidak hanya replanting terganjal, sertifikasi ISPO yang mandatori (wajib) sawit rakyat juga sulit dilakukan karena terganjal masalah legalitas tenurial. Padahal 3 juta petani sawit dengan luas kebun sawit total sekitar 4.5 juta hektar, telah berjasa menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar CPO dunia sejak tahun 2006.

    Tata ruang, pertanahan dan perizinan yang belum tuntas tersebut juga merugikan pemerintah sendiri. Salah satunya, berbagai jenis pajak akhirnya tidak dapat dipungut pemerintah karena banyak kebun-kebun yang belum memiliki legalitas.

    Masalah legalitas lahan  ini bukan masalah baru, tetapi sudah masalah lama yang dibiarkan berlarut-larut. Bahkan masalah legalitas lahan ini bukan hanya terjadi pada petani sawit, tetapi juga hampir seluruh petani di Indonesia, sebagian besar lahannya tidak memiliki legalitas. Selain legalitas lahan, legalitas badan usaha petani juga tak pernah ada sepanjang Indonesia merdeka.

    Mungkin saja ada beragam masalah seperti kesesuaian tata ruang, berada dalam kawasan hutan dan seterusnya. Hal ini juga kewenangan penuh Pemerintah yang seharusnya dapat diselesaikan Pemerintah sendiri. Untuk kesesuaian tata ruang maupun kawasan hutan, jangankan petani sebagian besar masyarakat pun tidak mengetahui persis mana batas kawasan hutan dan tata ruang yang sering berubah-ubah dan hanya Pemerintah yang tahu.

    Sudah saatnya Kementerian terkait khususnya Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian Hukum dan HAM, duduk bersama dan menyelesaikan legalitas tenurial petani ini. Kementerian  dan pemerintah propinsi/kabupaten terkait bukan saatnya lagi “meneriaki” legalitas tenurial petani. Saatnya kerja, kerja dan kerja, yakni mengambil terobosan kebijakan tenurial untuk legalitas lahan sawit petani yang telah berlarut-larut dan terwariskan lintas generasi.

    Legalitas tenurial maupun legalitas badan usaha petani, sepenuhnya ada ditangan pemerintah. Tidak ada institusi lain yang berhak memberikan legalitas lahan dan usaha tani. Hanya pemerintah yang berhak memberikannya. Dan itu adalah salah satu bentuk kehadiran negara di  kebun sawit.

672 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *