Kelapa sawit sebagai industri strategis Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan baik masalah pengelolaan di dalam negeri atau dampak kampanye negatif dari pihak asing. Salah satu masalah yang sampai saat ini masih menjadi kendala adalah masalah legalitas lahan kebun sawit.

Permasalahan legalitas lahan kebun sawit menjadi lebih rumit setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XIII/2015 terkait permohonan uji materi beberapa pasal pada Undang – Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang dianggap melanggar UUD 1945. Padahal mekanisme perolehan lahan kebun secara legal sudah diatur dalam beberapa peraturan yang terdiri dari banyak tahapan dan pembagian kewenangan pemerintah. Tahapan dan pembagian kewenangan ini dilakukan untuk menghindari penggunaan lahan yang dilakukan secara sembarangan.

Berdasarkan mekanisme yang sudah ada, pembangunan perkebunan sudah dapat dilakukan setelah ada Izin Prinsip yang menjadi dasar pengajuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan kemudian pengajuan HGU. Namun dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No. 138/2015, mekanisme tersebut tidak sesuai lagi karena MK mewajibkan perusahaan memiliki dua izin berupa IUP dan HGU sekaligus sebelum membangun kebun kelapa sawit. Keputusan MK ini akan menyebabkan banyak kebun sawit yang illegal seperti di Kalimantan Tengah terdapat 63 unit dari total 183 unit perusahaan besar yang sudah beroperasi belum memiliki HGU. Total luas kebun sawit yang belum memiliki HGU adalah 705.687 hektar. Selain itu, di Kalimantan Tengah masih banyak kebun – kebun masyarakat atau investor yang dianggap illegal karena belum memiliki HGU dan IUP seluas 1.345.278 hektar.

Selain itu, keputusan MK tersebut juga berdampak pada sertifikasi keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia baik ISPO maupun RSPO. Padahal isu keberlanjutan menjadi isu penting dunia saat ini terutama bagi industri sawit untuk melawan kampanye negatif yang gencar ditujukan terhadap sawit. Namun RSPO telah berupaya menyesuaikan mekanisme sertifikasinya dengan adanya Keputusan MK No.138/2015 dengan membuat aturan berupa pengajuan sertifikasi harus menyertakan bukti kepemilikan HGU dan IUP yang sah. Selain itu anggota yang telah memiliki sertifikat RSPO namun belum memiliki HGU, sertifikatnya tetap berlaku dan dapat melanjutkan ke sertifikasi ulang.

268 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *