Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu komiditas yang memiliki peran kunci dan unggulan terhadap perekonomian Indonesia adalah kelapa sawit. Berdasarkan Laporan Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2018,subsektor perkebunan, khususnya kelapa sawit memiliki ambil bagian untuk menyumbang USD 23 miliar  atau sekitar 3,47% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2017. Selain itu  Menurut data dari (Index Mundi,2016)  produksi minyak kelapa sawit dunia  mencapai 58.800.000 ton metrix dan sumbangan minyak sawit dari Indonesia mencapai 36.000.000 ton metrix, dengan kata lain produksi minyak Kalapa sawit Indonesia mencapai 61,22% dari produksi minyak sawit dunia. Oleh sebab itu dari segi ketenagakerjaan, industri kelapa sawit mampu menyerap 16,2 juta tenaga kerja atau dengan rician 4,2 juta  tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung (Bappenas, 2018). Pada 2017 produksi ini berasal dari  12,3 juta ha luas areal perkebunan kelapa sawit dengan sentral Sumatra dan Kalimantan sebagai  tempat penanamannya (BPS2018).  Angka besar tersebut memiliki potensi lebih besar dikarenakan dalam jangka panjang permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit akan terus meningkat seering dengan menambahnya penduduk dunia , harganya yang murah, mudah diproduksi, banyak manfaat turunanya seperti produk kebersihan dan kosmetik, dan olahannya seperti biodiesel lebih ramah lingkungan dibanding bahan bakar minyak fosil.

Menurut data BPS Januari 2018, total ekspor nasional tahun 2017 bernilai USD 168,7 miliar yang terdiri dari migas USD 15,3 miliar dan nonmigas USD 152,9 miliar. Sementara itu total impor mencapai USD 156,9 miliar yakni impor nonmigas USD 132,6, dan impor migas USD 24,3 miliar. Dengan begitu walapun secara neraca perdagangan Indonesia memiliki surplus, tetapi jika kita melihat secara diteil neraca perdagangan sektor migas memilki deficit mencapai USD 9 Miliar. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia harus bisa benar-benar mengengola potensi yang dimilki oleh minyak kelapa sawit yaitu dengan pemakain B20, B30, bahkan B100 untuk bisa menghemat deficit anggaran yang disebabkan impor migas.

Melihat data dan fakta yang telah disampaikan walaupun kelapa sawit Indonesia memiliki angka yang besar, tetapi masih memiliki permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia selaku pengekspor minyak kelapa sawit terbesar didunia. Seharsnya, Indonesia memiliki peran penting untuk bisa mendikte harga minyak kelapa sawit di pasar dunia tetapi pada kenyataanya pembentukan harga masih dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak nabati lain seperti kedelai dan isu-isu negative atau black campaign yang dilakukan pasar Uni Eropa untuk mendiskriminasi harga kelapa sawit dengan cara hambatan baik menaikan taraf bea impor dan tuntutan-tuntutan sertifikat yang berkelanjutan. Selain itu sebagian besar ekspor minyak kelapa sawit Indonesia masih dalam bentuk produk mentah sehingga lebih mudah untuk dikoreksisi harganya.

Menaggapi isu permasalahan lingkungan dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia telah memalukan berbagai kebijakaan seperti sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas serta ikut berpartisipasi dan berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca. Tetapi kedatangan ISPO tidak direspon baik oleh Uni Eropa dengan sejumlah alasan  seerti tidak memakai auditor independen dan belum mengikuti setandart umum dunia. Ditambah kasus tuduhan diforestasi kerap menjadi serangan penjatuhan harga untuk menyelamatkan pasar Uni Eropa khusunya minyak kedelai yang dimiliki Uni Eropa, padahal jika kita melihat faktanya menurut Internasional Union for Conservation of Nature (IUCN), untuk produksi 1 ton minyak nabati kelapa sawit hanya membutuhkan 0,26 hektare lahan sedangkan miyak nabati kedelai untuk produksi 1 ton memerlukan tanah 1,45 haktare. Sehingga memerlukan lahan 5.5 kali lipat lahan lebih luas untuk bisa sama memproduksi 1 ton minyak nabati.

Oleh sebab itu dalam jangka pendek Indonesia harus membentuk tim satuan tugas (satgas) Direktur Jendral Perdagangan Luar Negri untuk bisa mengadvokasi dan negosasi permasalahan isu diskriminasi harga kelapa sawit ke meja Word Trade Organization (WTO) untuk melindungi para petani Indoensia yang mengantukan hidupnya pada komodias kelapa sawit. Selain itu dalam jangka panjang Indonesai harus bisa benar-benar menerapkan SDGs seperti pembukaan lahan baru kelapa sawit memakai lahan ladang sabana bukan hutan hujan tropis dan serius bekerja sama dari hulu sampai hilir untuk menerapkan teknologi B20, B30, dan B100 untuk bisa mengurangi ketergantungan impor minyak fosil dan mengurangi emulsi yang dikeluarkan oleh minyak fosil.

 

Pius Hermawan – Peserta Penulisan Artikel Tema Peran Sawit dalam SDGs di Institute Pertanian Bogor

399 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *