Industri sawit Indonesia telah mulai dibangun sejak tahun 1911 sampai saat ini. Setiap era pemerintahan di Indonesia mulai dari Era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden BJ Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan saat ini Presiden Joko Widodo, memiliki kebijakan tersendiri terhadap industri sawit nasional. Industri sawit Indonesia yang berkembang pesat dan menjadi terbesar dunia saat ini, merupakan akumulasi kebijakan dan komitmen para presiden kita tersebut  pada zamannya bersama stakeholder industri sawit.

Pada era pemerintahan Jokowi-JK perhatian pada industri sawit semakin besar dan menghadirkan negara dan pemerintah dalam membantu stakeholder sawit menyelesaikan masalah yang dihadapi. Setidaknya ada 7 (tujuh) poin  penting yang merupakan jejak pemerintahan Jokowi dalam industri sawit nasional.

Pertama, Percepatan pelaksanaan mandatori biodiesel B-20. Kebijakan pencampuran wajib (mandatori) biodiesel sawit dengan solar untuk mengurangi ketergantungan pada BBM fosil sudah lama dibuat sejak tahun 2006. Namun pelaksanaanya selalu mangkrak atau setengah hati. Sejak Jokowi berkuasa tahun 2015 mulai dieksekusi B-10 PSO, kemudian tahun mulai tahun 2017 dipercepat menjadi B-20 PSO dan bahkan mulai September 2018 diperluas menjadi B-20 nasional (PSO dan Non PSO). Tahun 2019 ini telah dipersiapkan untuk naik lagi menjadi B-30 nasional yang diharapkan mulai berlaku akhir tahun ini atau awal tahun 2020.

Kedua, Pendirian Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) atau sering disebut Dana Sawit. Untuk pertama kali di Indonesia. Tahun 2015 Presiden Jokowi membentuk Dana Sawit yang ditujukan untuk menghimpun dana (dari pungutan ekspor sawit) untuk membiayai peremajaan sawit rakyat, riset sawit, promosi sawit, pendidikan SDM, Infrastruktur sawit dan perluasan pasar melalui biodiesel.

Ketiga, Pembentukan Dewan Produsen Sawit Dunia (Council of Palm Oil Producer Countries, CPOPC). Bersama Malaysia, pemerintah Indonesia membentuk CPOPC pada bulan November 2015, sebagai wadah dan alat bersama untuk mempromosikan dan diplomasi sawit secara internasional.

Keempat, Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Sawit Rakyat memperoleh perhatian tersendiri Presiden Jokowi karena produktivitasnya yang masih rendah dan tatakelola yang masih kurang baik. Presiden Jokowi langsung memimpin PSR dengan launching perdana di Banyuasin Sumatera Selatan Oktober 2017, kemudian di Serdang Bedagai Sumatera Utara, November 2017  dan Rokan Hilir  Riau, Mei 2018.  Selain melakukan replanting dengan benih unggul dengan dukungan dana Rp 25 juta per hektar,  PSR tersebut juga disertai dengan pembenahan legalitas dan tatakelola sawit rakyat berkelanjutan.

Kelima,  Promosi dan diplomasi sawit langsung Presiden Jokowi. Dalam 3 tahun terakhir, Presiden Jokowi secara langsung dan “pasang badan” melakukan promosi dan diplomasi sawit baik dalam forum kenegaraan bilateral maupun forum multilateral. Jokowi secara langsung meminta ke presiden negara sahabat seperti Rusia, Cina, India, Australia, forum APEC, dan lain-lain untuk membeli lebih banyak sawit indonesia.

Keenam, Menindaklanjuti diplomasi sawit Jokowi, beliau juga meminta berbagai Kementerian untuk proaktif mempromosikan sawit Indonesia termasuk mengcounter isu negatif di forum dunia. Menko perekonomian. Menko Maritim, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditugaskan untuk lebih intensif diplomasi dan promosi sawit. Saat ini para Duta Besar dan jajarananya diberbagai negara menjadi “marketer”  sawit Indonesia.

Ketujuh, Setelah berhasil dengan mandatori biodiesel, kini pemerintah Jokowi juga sedang mempersiapkan terobosan baru yakni produksi green diesel, green gasoline (bensin sawit) dan green avtur (avtur sawit) untuk mengurangi ketergantungan pada petro diesel, petro bensin, dan petro avtur. Persiapan dan uji coba telah dan sedang dilaksanakan yakni di Pertamina Plaju Palembang (bensin sawit) dan berhasil. Proses uji coba juga dilakukan di Kilang Pertamina Dumai (Diesel sawit) dan di Kilang Cilacap untuk avtur sawit. Ini langkah terobosan penting dan berdampak luas baik untuk kurangi ketergantungan pada impor minyak fosil maupun untuk memastikan pemasaran minyak sawit termasuk sawit rakyat.

Dengan ketujuh langkah strategis tersebut yang dilakukan Jokowi pada industri sawit nasional, Presiden Jokowi patut disebut Presiden Sawit Indonesia.

1,449 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *