Pada tanggal 19 September 2018, telah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Dengan Inpres ini pemerintah akan menghentikan sementara pemberian izin lahan untuk ekspansi kebun sawit selama 3 tahun. Inpres ini dikeluarkan oleh Presiden dengan harapan meningkatnya tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai dengan arah baru pembangunan dunia saat ini.

Implementasi Instruksi Presiden ini diperkirakan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap produksi minyak sawit Indonesia. Saat ini kebutuhan minyak sawit untuk hilirisasi di dalam negeri berupa oleofood, oleokimia, dan biodiesel yang telah diperluas ke sektor non-PSO masih terpenuhi oleh produksi minyak sawit nasional yang lebih dari 30 juta ton. Kehadiran Inpres ini justru menjadi langkah percepatan pengaturan dan penertiban izin perkebunan kelapa sawit yang sering tumpang tindih. Penertiban izin ini akan mempercepat realisasi sertifikasi ISPO yang sejauh ini banyak terkendala legalitas lahan perkebunan.

Selama ini, perkebunan kelapa sawit Indonesia sering dituduh sebagai penyebab deforestasi karena pihak anti sawit menyebarkan isu bahwa produksi minyak sawit Indonesia yang besar hanya dapat dihasilkan dengan ekspansi kawasan hutan. Padahal jumlah produksi yang besar tersebut dihasilkan dari produktivitas kelapa sawit yang jauh lebih unggul dibanding jenis tanaman penghasil minyak nabati lainnya yaitu 4,27 ton/ha. Dan Inpres No.8/2018 ini dapat dijadikan sebagai momentum pembuktian industri sawit Indonesia dapat menghasilkan minyak sawit secara berkelanjutan (sustainable) dalam jumlah yang besar dengan pengoptimalan intensifikasi pertanian.

Momentum pembuktian ini sejalan dengan adanya program peremajaan lahan kebun sawit rakyat yang dibantu oleh BPDP Kelapa Sawit. Saat ini banyak kebun sawit rakyat yang tidak produktif lagi karena sudah tua, sehingga dilakukan peremajaan dengan menggunakan bibit – bibit unggul. Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) telah menghasilkan berbagai varietas bibit unggul yang siap dimanfaatkan dalam proses peremajaan dan memiliki potensi CPO antara 7.5 hingga 9.6 ton per hektar.

Target peremajaan kebun sawit rakyat pada tahun 2018 adalah 185.000 hektar. Keberhasilan target peremajaan kelapa sawit ini akan mendorong peningkatan minyak sawit Indonesia di masa depan meskipun luasan lahan yang digunakan tetap sama. Dengan demikian, Instruksi Presiden ini jika diimplementasikan dengan baik akan memperkuat posisi industri sawit Indonesia di kancah internasional. Inpres No.8/2018 akan membantu realisasi ISPO sehingga keberterimaan minyak sawit di pasar luar negeri semakin meningkat.

388 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *