Pemerintah terus berjuang untuk melawan kampanye hitam terhadap Kelapa Sawit (selanjutnya disebut Sawit), pada tanggal 7 sampai 10 April 2019 Menko Perekonomian RI Darmin Nasution, memimpin delegasi CPOPC (Council of Palm Oil Producing Country) yang beranggotakan Indonesia, Malaysia dan Kolombia untuk melayangkan protes ke Parlemen Uni Eropa tentang deskriminasi produk minyak sawit (CPO/Crude Palm Oil) yang berkaitan dengan penerapan aturan dari kebijakan RED II (Renewable Energy Directive II) yang mengucilkan minyak sawit sebagai sumber minyak nabati di Eropa. Bahkan, pada tanggal 18 April 2019, Pemerintah telah melakukan seleksi terhadap beberapa firma hukum asing yang akan mendampingi Pemerintah untuk menggugat deskriminasi Sawit di World Trade Organization (WTO). Deskriminasi terhadap sawit berarti menghalangi sebuah bangsa yang menjadikan sawit sebagai komoditas strategis untuk maju dan mencapai kesejahteraan. Hal ini sangat bertentangan dengan komitmen SDG’s (Sustainable Development Goals) sebuah komitmen global untuk Pembangunan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan. Lantas, bagaimana konstribusi Sawit dalam mendukung SDG’s terlebih dengan adanya Kebijakan Mandatori B20 yang berlaku sejak 1 September 2018 yang menempatkan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan kebijakan ini.

Pentingnya Industri Sawit Indonesia

Sawit adalah salah satu komoditas strategis perkebunan nasional dan komoditas  andalan bagi perekonomian nasional. Dengan karakteristik industri padat karya, industri Sawit menyerap 12 juta pekerja tidak langsung dan 4,2 juta pekerja langsung. Sawit adalah satu – satunya komoditas yang menyumbang nilai ekspor sekitar 10 – 12% dari total ekspor Indonesia dengan nilai USD 22,97 juta atau setara Rp. 333,065 Triliun (Kurs Rp 14.500,-) pada tahun 2017 yang melebihi nilai ekspor minyak dan gas, pencapaian ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah. Manfaat ekonomi Sawit tidak hanya dirasakan oleh sektor perkebunan Sawit, tetapi berdampak pada sektor lainnya, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja yang akan meningkatkan keuntungan lembaga keuangan, transportasi, hotel, restauran, infrasruktur, perikanan, peternakan dan lainnya.

Kampanye Hitam dan Hilirisasi Sawit

Kebutuhan akan olahan Sawit kedepan diperkirakan akan semakin meningkat, bukan hanya sebagai komoditas pangan tetapi juga sebagai sumber energi baru dan terbarukan, bahkan produk seperti surfaktan, green avtur akan dihasilkan dari Sawit. Dalam perjalanannya, baik permintaan dan harga minyak Sawit dunia sangat berfluktuasi mengikuti trend global, mulai dari isu ekonomi, politik, sosial sampai lingkungan. Tidak jarang isu – isu yang berkembang akan menurunkan permintaan Sawit dunia yang pada akhirnya membuat harga sawit jatuh. Isu lingkungan menjadi isu yang paling dominan yang menyerang Sawit Indonesia, tuduhan – tuduhan mengenai sawit ditanam pada lahan hutan yang menyebabkan deforestrasi sudah menjadi isu sejak 20 tahun yang lalu. Pengejawantahan dari isu ini yang paling terlihat adalah pada rancangan RED II yang akan diberlakukan oleh Uni Eropa. Bahkan, kampanye negatif terhadap Sawit telah dimulai sebelum rancangan ini dilaksanakan dengan mulai merebaknya label makanan Free From Palm Oil. Hal ini seolah – olah makanan yang mengandung minyak Sawit di Eropa dianggap sebagai makanan yang harus diwaspadai dan haram dikonsumsi.

Dampaknya, terjadi penurunan permintaan minyak Sawit dunia beberapa tahun belakangan ini, yang menyebabkan terjadinya over supply minyak Sawit Indonesia dan negara eksportir lainnya yang membuat harga Sawit jatuh secara global. Mengantisipasi jatuhnya harga Sawit, mengharuskan Indonesia mulai mencari strategi agar permintaan Sawit Indonesia tetap berada pada kondisi yang memungkinkan harganya pada titik yang menguntungkan. Selain mencari pasar baru untuk menyerap over supply, kebijakan mendukung hilirisasi indsustri Sawit menjadi kebijakan yang paling mendesak untuk dilakukan. Indonesia sejak tahun 2008 sudah merancang kebijakan untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, salah satunya adalah mendorong konsumsi domestik minyak Sawit dengan pengembangan minyak Sawit sebagai biodiesel. Kebijakan ini kemudian disebut Kebijakan Mandatori B20. Kebijakan mandatori B20 adalah kebijakan yang mewajibkan penggunaan bahan bakar dalam hal ini solar pada sektor – sektor yang telah ditentukan (saat ini semua sektor) minimal menggunakan 20% biodiesel dalam campuran solar yang digunakan. Tabel dibawah ini menunjukkan kewajiban penggunaan minimal biodiesel sesuai dengan Permen ESDM No. 12 Tahun 2015.

PERMEN ESDM 12/2015 – Prosentase Mandatori BIODIESEL (Minimum)
Sektor April 2015 Januari 2016 Januari 2020 Januari 2025
Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO) 15% 20% 30% 30%
Transportasi Non PSO 15% 20% 30% 30%
Industri dan Komersial 15% 20% 30% 30%
Pembangkit Listrik 25% 30% 30% 30%

Kebijakan Mandatori B20 sekaligus bisa menjawab tantangan perkembangan energi dunia saat ini, dimana kebutuhan dan permintaan terus meningkat untuk memacu pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin maju. Kemudian, bauran sumber energi yang berubah secara signifikan, dimana penggunaan batubara mengalami menurun, energi terbarukan meningkat, sementara minyak dan gas tetap. Dan kewajiban untuk menurukan emisi secara drastis. Selain itu, produksi minyak bumi Indonesia yang terus menurun menjadi momentum bagi Kebijakan B20 untuk menjawab tantangan – tantangan ini.

Keunggulan Biodiesel Sawit (Ketahanan Energi, Ekonomi dan Lingkungan) dalam Mendukung SDG’s

Kebijakan mandatori B20 diimplementasi untuk meredam fluktuasi harga minyak sawit dunia akibat over supply dan berkurangnya permintaan minyak Sawit dunia. Kebijakan B20 diharapkan menciptakan domestic demand CPO yang harganya jatuh, yang pada gilirannya menciptakan stabilisasi harga CPO, memperbaiki neraca perdagangan dan menghemat  devisa. Selain itu, lebih luas Kebijakan B20 memiliki keunggulan – keunggulan yang memberikan impact positif terhadap pencapaian SDG’s. Dalam mendukung ketahahan energi nasional, Kebijakan B20 akan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil. Dimana, Indonesia memakai bahan bakar rata – rata sekitar 1,5 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak Indonesia hanya 800 ribu barel per hari. Data APROBI (Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia) menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Indonesia mampu menghasilkan biodiesel 16,17 juta barel yang setara dengan 20 hari produksi minyak bumi Indonesia. Dari sisi lingkungan, biodiesel diproduksi dari tanaman/tumbuhan yang berkesinambungan dan berkelanjutan, menghasilkan emisi gas rumah kaca yang lebih kecil dan mengurangi polusi.

Dan dari sisi ekonomi, Kebijakan B20 akan mampu mengentaskan kemiskinan dan memberikan lapangan kerja sekitar 186 ribu petani – pekerja Sawit di sektor hulu. Kemudian, Kebijakan B20 akan mampu menghemat devisa sekitar Rp 20 Triliun karena pengurangan impor bahan bakar fosil.

Setidaknya 8 dari 17 SDG’s objectives dapat dicapai dari kontribusi Sawit melalui implementasi Kebijakan Mandatori B20. Tujuan SDG’s yang bisa dicapai tersebut : Pertama, tujuan (1) No Poverty, yaitu menghilangkan kemiskinan di segala tempat. Ekspansi sektor Sawit dengan Kebijakan B20 akan mampu meningkatkan pendapatan penduduk Indonesia yang bergerak pada sektor Sawit untuk keluar dari kemiskinan. Dimana, menurut APROBI pendapatan petani meningkat 100% sejak 6 bulan pertama sejak program ini diimplementasikan. Kedua, tujuan (2), Zero Hunger, yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan. Dengan stabilisasi harga CPO akan menggerakkan petani untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga akan memberikan supply yang cukup untuk industri makanan dan mendukung ketahanan pangan. Ketiga, tujuan (3), Good Health and Well-Being, yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Keempat, tujuan (7), Affordable and Clean Energy, yaitu ketersediaan energi yang ramah dan bersih bagi lingkungan. Implementasi Kebijakan B20 di semua sektor akan mendorong penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan semakin besar kedepannya, karena tahun 2020 akan mulai diterapkan Kebijakan B30 yakni penggunaan bahan bakar campuran 70% solar dan 30% biodiesel yang akan terus mendukung peningkatan kualitas lingkungan. Kelima, tujuan (8) Decent Work and Eonomic Growth, yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua. Dengan karakteristik industri padat karya, Sawit menyerap 16, 2 juta tenaga kerja dan tambahan 186 ribu penyerapan tenaga kerja akibat Kebijakan B20 di sektor hulu. Keenam, tujuan (10) Reduce Inequalities, yaitu mengurangi kesenjangan. Ketujuh, tujuan (13) Climate Action, yaitu mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Kebijakan B20 mampu mengurangi emisi secara signifikan dimana tahun 2017, menurut APROBI, Biodiesel Indonesia telah berhasil mengurangi emisi dari minyak solar sebesar 15% atau setara dengan 6,88 Juta Ton CO2 Equivalent. Kedelapan, tujuan (17) Partnership for The Goals, yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Dengan Kebijakan B20, Indonesia bisa melakukan diplomasi kepada negara – negara pengekspor Sawit lainnya, baik yang telah tergabung dalam CPOPC maupun di luar itu untuk membentuk kerjasama global penggunaan Sawit sebagai sumber energi baru dan terbarukan.

 

Iman Sudhiebgo – Peserta Penulisan Artikel Tema Peran Sawit dalam SDGs di Institute Pertanian Bogor

214 total views, 14 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *