Fortifikasi merupakan suatu mekanisme penambahan zat-zat gizi ke dalam bahan pangan yang bertujuan meningkatkan nilai gizi bahan pangan dan meningkatkan konsumsi suatu zat gizi tertentu oleh masyarakat. Penambahan zat gizi tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: 1) zat gizi yang ditambahkan tidak mengubah warna dan cita rasa makanan; 2) dapat dimanfaatkan tubuh; 3) stabil selama penyimpanan; 4) tidak menyebabkan timbulnya interaksi negatif dengan zat gizi lain yang ditambahkan atau yang ada dalam bahan pangan; 5) jumlah yang ditambahkan harus memperhitungkan kebutuhan individu (Muchtadi et al. 1993).

Indonesia telah menerapkan fortifikasi di beberapa bahan pangan seperti tepung terigu yang difortifikasi dengan zat besi dan garam yang difortifikasi dengan iodium. Kemudian pemerintah merencanakan fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit (MGS) dengan mengeluarkan SNI 7709 pada tahun 2012. Fortifikasi vitamin A dianggap bisa dilakukan pada minyak goreng sawit karena penambahan fortifikan vitamin A tidak mengubah warna, rasa, dan reaksi negatif zat gizi lain pada minyak goreng sawit. Minyak goreng sawit dikonsumsi oleh semua lapisan masyarakat sehingga kebijakan ini dianggap tepat untuk mengatasi kekurangan vitamin A di Indonesia. Padahal minyak sawit secara alamiah memiliki kandungan vitamin A yang tinggi, namun vitamin A tersebut mengalami kerusakan atau hilang saat proses pengolahan dan pemurnian minyak sawit menjadi minyak goreng sawit.

Implementasi kebijakan fortifikasi ini belum dapat berjalan karena produsen minyak goreng sawit merasa keberatan dengan SNI 7709 tersebut. Ada beberapa masalah yang akan dihadapi industri sawit nasional dengan kebijakan fortifikasi tersebut, diantaranya :

  1. Definisi Minyak Goreng Sawit yang dalam SNI 7709 tersebut didefinisikan bahwa “Minyak Goreng Sawit adalah bahan pangan dengan komposisi utama trigliserida berasal dari minyak sawit, dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk hidrogenasi, pendinginan dan telah melalui proses pemurnian dan dengan penambahan vitamin A“. Hal ini mengundang keberatan dari berbagai pihak karena :
    • Definisi minyak goreng sawit tersebut dengan kalimat “dengan penambahan Vitamin A“, tidak sesuai dengan peran utama minyak goreng sawit sebagai bahan pangan sumber minyak/lemak (edible oil) dan bukan sumber vitamin A. Jika minyak goreng (meskipun berasal dari sawit) yang tidak melakukan penambahan vitamin A (sesuai dengan SNI tersebut), berdasarkan definisi tersebut, tidak dapat disebut sebagai minyak goreng sawit.
    • Kewajiban “dengan penambahan Vitamin A” tersebut, berarti jika tidak ditambahkan vitamin A sintetis, meskipun mengandung fortifikan alamiah beta karoten atau ditambah Minyak Sawit Merah, yang mengandung senyawa retinol setara dengan aktifitas vitamin A 45 IU/g, maka suatu minyak goreng tidak dapat digolongkan sebagai minyak goreng sawit.
    • Adanya kalimat “dengan penambahan Vitamin A” pada SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit, dinilai diskriminatif karena SNI minyak goreng non sawit seperti minyak goreng kelapa (SNI -01-3741-2002), minyak goreng kedelai (SNI 01-4466-1998) tidak diwajibkan penambahan vitamin A, padahal minyak goreng sawit maupun minyak goreng non sawit memiliki fungsi yang sama yakni sebagai bahan makanan sumber minyak/lemak (edible oil).
  2. Efektifitas Fortifikan (Vitamin A, Beta Karoten, Minyak Sawit Merah) pada Minyak Goreng Sawit Sebagai Cara Delivery Vitamin A ke Masyarakat, Juga Menjadi Pertanyaan. Hal ini terkait baik dengan masalah stabilitas vitamin A mulai dari pabrik sampai ke retailer dan masalah retensi vitamin A pada saat penggorengan. Telah banyak riset di dalam maupun di luar negeri yang mengungkap bahwa kerusakan (akibat oksidasi, temperatur, sinar ultra violet) fortifikan (vitamin A, beta karoten, minyak sawit merah) pada minyak goreng sawit terjadi mulai dari titik pabrik sampai ke konsumen akhir (termasuk pada saat penggorengan). Sehingga kandungan/konsentrasi fortifikan dititik konsumen akhir menjadi lebih rendah dari yang disyaratkan dalam SNI 7709: 2012 Minyak Goreng Sawit.
  3. Terkait point kedua di atas, (tidak melakukan penambahan vitamin A maupun konsentrasi/kandungan vitamin A pada tingkat pengecer maupun konsumen akhir yang lebih rendah dari yang tercantum dalam label yakni 45 IU/g), produsen minyak goreng sawit berpotensi (terkait UU konsumen dan peraturan perundang-undangan terkait kemasan dan label) menghadapi risiko hukum dan tuduhan pembohongan publik dari masyarakat.
  4. Sumber Vitamin A untuk fortifikasi MGS saat ini berasal dari impor dan dengan produsen yang jumlahnya sangat terbatas (saat ini hanya dua perusahaan dari dua negara), sehingga berpotensi melanggar UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persiangan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu mewajibkan penambahan (fortifikasi) vitamin A baik dengan konsentrasi absolut maupun kisaran pada SNI MGS yang bersifat Wajib, akan menciptakan ketergantungan industri MGS pada impor vitamin A. Mengingat SNI MGS adalah wajib (yang berarti jika tidak mengandung konsentrasi vitamin A yang ditetapkan, maka produsen MGS tidak boleh memproduksi maupun memperdagangkan MGS) maka tidak tertutup kemungkinan bahwa dua perusahaan pemasok Vitamin A (dari dua negara) berkolusi mengendalikan industri MGS nasional. Hal ini akan mengorbankan kepentingan 250 juta rayat Indonesia dan bertentangan dengan upaya pemerintah membangun kedaulatan/kemandirian pangan nasional.

Dengan demikian, kebijakan fortifikasi vitamin A pada minyak goreng sawit seharusnya tidak perlu bersifat wajib. Perusahaan minyak goreng sawit di Indonesia juga sudah banyak yang melakukan fortifikasi vitamin A secara sukarela. Terkait masalah kekurangan vitamin A di Indonesia dapat diatasi dengan penyediaan dan pemberian vitamin A secara langsung sebagaimana telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan RI melalui posyandu/pukesmas diseluruh Indonesia setiap tahun. Penyediaan vitamin A secara tidak langsung yakni melalui minyak goreng sawit yang difortifikasi vitamin A yang diperuntukkan untuk konsumsi masyarakat umum, selain tumpang tindih dengan program pemberian vitamin A secara langsung dari Kementerian Kesehatan, juga diragukan efektifitasnya.

145 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *