Sampai saat ini desakan beberapa LSM agar Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres Moratorium (Penghentian sementara ) ijin perkebunan sawit masih terus berlangsung. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas kebun-kebun sawit nasional. Ini adalah gagasan alias cara berpikir dungu. Apa logikanya peningkatan produktivitas sawit dengan moratorium sawit?

Meningkatkan produktivitas kebun sawit, memang menjadi salah satu agenda utama pembangunan perkebunan sawit nasional akhir-akhir ini. Untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit caranya adalah memperbaiki kultur teknis budidaya kebun sawit, peningkatan penggunaan pupuk berimbang, manajemen panen, replanting tanaman tua dan tanaman tidak produktif dan perbaikan teknis proses pengolahan pada Pabrik Kelapa sawit. Cara-cara tersebut sedang dilakukan oleh para pelaku kebun sawit. Bahkan replanting kebun sawit rakyat, sedang berlangsung dipimpin langsung Presiden Jokowi. Tentu saja, Untuk melihat hasilnya memerlukan waktu.

Desakan LSM agar melakukan moratorium kebun sawit Untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit, tidak punya logika apapun. Bahkan jika pemerintah mengeluarkan kebijakan moratorium sawit justru kontra produktif dengan pembangunan dan menciptakan ketidakpastian dan citra burukindustri sawit. Dan akibatnya, para pembeli minyak sawit di luar negeri akan mempertanyakan legalitas minyak sawit dariIndonesia. Apakah ini agenda tersembunyi dibalik desakan LSM tersebut?

Saat ini pemerintah sedang kerja keras mempromosikan industri sawit baik untuk mempercepat pembangunan daerah pelosok dan pinggiran, maupun untuk mendorong ekspor agar membantu penyehatan neraca perdagangan.Kerja keras pemerintah tersebut jangan justru digagalkan oleh para LSM di dalam negeri dengan mengobok-obok industri sawit melalui desakan Moratorium Sawit ke Presiden. Ini sangat mengecewakan.

Jika maksud LSM tersebut adalah agar menghentikan sementara konversi hutan menjadi kebun sawit, bukan Moratorium Sawit yang diperlukan, melainkan Moratorium Hutan. Mengapa? Pertama, lahan Untuk kebun sawit selama ini tidak seluruhnya dari konversi hutan secara langsung. Sebagian besarlahan sawit selama ini adalah dari lahan non hutan. Jika petani dilarang mengkonversi lahan pertaniannya menjadi kebun sawit, itu melanggar kebebasan petani dan bertentangan dengan UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Kedua, konversi hutan menjadi lahan non hutan selama ini bukan hanya untuk kebun sawit melainkan sebagian besar (90 persen) untuk non kebun sawit.

Bahkan untuk mencegah konversi hutan menjadi non hutan, tidak perlu harus membebani Presiden melalui Inpres. Menurut UU Kehutanan, hanya Menteri LHK yang berhak mengeluarkan ijin konversi hutan. Artinya untuk mencegah terjadinya komversi hutan , yaMenteri LHK jangan keluarkan ijin konversi hutan. Agenda LSM apa yang tersebunyi dibalik desakan ke Presiden menerbitkan Inpres Moratorium Sawit…?

599 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *